Selamat Datang di Website Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Kepala BPKD


Ir. ADIAKSA D. S. PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671129 199503 1 002

Peraturan Daerah

Berita



Arsip Berita

Aplikasi

Link Terkait

Peta Lokasi


Opini Publik

Apakah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar telah cukup memberikan informasi kepada publik?
Sangat Bagus
Kurang
Lumayan

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 10
  Total = 2362


Bidang Pengelola Kekayaan Daerah

 

Bidang pengelolaan kekayaan daerah  merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pengelolaan kekayaan daerah yang dipimpin oleh kepala   bidang   pengelolaan   kekayaan   daerah  mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Penyelenggaraan tugas meliputi :

  1. mengkoordinasikan penyiapan konsep penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
  2. menyelenggarakan analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan penilaian, penghapusan, pemidahtanganan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  3. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau pihak ketiga;
  4. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan prosedur penatausahaan dan penilaian asset tetap;
  5. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat daerah yang menyangkut pengelolaan barang milik negara dan/atau akuntansi asset tetap;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada bidang pengelolaan kekayaan daerah adalah sebagai berikut :

  1. Subbid pendataan dan aset daerah :
    1. melaksanakan tugas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan, pengamanan dan penilaian;
    2. melaksanakan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah untuk menghimpun ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)sesuai dengan standar yang ditetapkan;
    3. menghimpun seluruh hasil perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dari seluruh SKPD dan disusun menjadi Buku Inventaris;
    4. menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD dan membuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola;
    5. membuat konsep Keputusan Walikota tentang kode lokasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
    6. membuat      konsep     Keputusan      Walikota       tentang penyimpanan barang dan pengurusan barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
    7. menyimpan dan memelihara Dokumen Aset Daerah;
    8. melaksanakan Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah;
    9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai bidang tugasnya.
    10. Subbid pemeliharaan, perawatan dan optimalisasi aset :
      1. menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan dan optimal aset dan/atau kekayaan daerah;
      2. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
      3. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pembentukan panitia penghapusan barang milik negara;
      4. menghimpun daftar usulan penghapusan barang dari SKPD dan menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang persetujuan atas barang yang akan dihapus dan selanjutnya membuat konsep penetapan pengelolaan atas nama kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah;
      5. menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
      6. membantu majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
      7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan tugasnya.
      8. Subbid monitoring dan evaluasi mempunyai tugas:
        1. menyelenggarakan fungsi pengawasan Barang Milik Daerah secara administrasi fisik dan hukum;
        2. melaksanakan penyiapan/penyusunan dan menghimpun Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga;
        3. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) berdasarkan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang dari semua SKPD;
        4. menghimpun daftar hasil pengadaan barang milik daerah dari semua SKPD setiap 6 (enam) bulan dan disusun menjadi Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
        5. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD;
        6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan tugasnya.