Selamat Datang di Website Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Kepala BPKD


Ir. ADIAKSA D. S. PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671129 199503 1 002

Peraturan Daerah

Berita



Arsip Berita

Aplikasi

Link Terkait

Peta Lokasi


Opini Publik

Apakah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar telah cukup memberikan informasi kepada publik?
Sangat Bagus
Kurang
Lumayan

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 1
  Total = 1791


Tujuan dan Sasaran

 

TUJUAN

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan sejalan dengan misi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, adalah :

  1. Meningkatkan penerimaan daerah yang berkelanjutan.
  2. Menata proporsi anggaran yang efektif, efesien, akuntabel serta transparan guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.
  3. Meningkatkan aplikasi sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan.
  4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan  kualitas sarana dan prasaran tugas.
  5. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah.

SASARAN

Untuk menunjang Rencana Strategis Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017-2022 yang menitikberatkan arah pembangunan kepada potensi, sistem dan pengawasan serta kebijakan untuk meningkatkan seluruh Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, adalah :

  1. Mewujudkan realisasi penerimaan daerah sesuai target APBD serta peningkatan yang berkelanjutan yang didukung dengan kelengkapan payung hukum Pengelolaan penerimaan daerah.
  2. Terciptanya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Tersedianya Aplikasi Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
  4. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan  kualitas sarana dan prasaran tugas.
  5. Terwujudnya proporsi anggaran yang efektif, efesien, akuntabel serta transparan guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.
  6. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah.