Selamat Datang di Website Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Kepala BPKD


Ir. ADIAKSA D. S. PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671129 199503 1 002

Peraturan Daerah

Berita



Arsip Berita

Aplikasi

Link Terkait

Peta Lokasi


Opini Publik

Apakah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar telah cukup memberikan informasi kepada publik?
Sangat Bagus
Kurang
Lumayan

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 9
  Total = 559


Strategi dan Kebijakan

 

STRATEGI

Sebelum melakukan analisa lingkungan perlu dilakukan identisifikasi fakta-fakta lingkungan yang mempengaruhi organisasi, buat faktor internal maupun faktor eksternal yang diklasifikasikan dalam Kekuatan (Strength = S), Kelemahan (Weaknesses = W) serta mempertimbangkan Peluang (Opportunity = O) dan Ancaman (Threats = T).  Identifikasi ini sangat penting sebagai bahan analisis lingkungan dalam menetapkan strategi organisasi :

  1. Kondisi Lingkungan Internal
    1. Struktur Organisasi dan Tupoksi SKPD yang jelas.
    2. Adanya dasar hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan  pengelolaan keuangan daerah.
    3. Kuantitas dan kualitas jumlah pegawai yang cukup memadai.
    4. Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki spesifikasi khusus tentang pengelolaan keuangan yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
    5. Kurangnya sarana Transportasi kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bagi petugas lapangan.
    6. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
    7. Pagu Anggaran yang terbatas, kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.
    8. Kurangnya sosialisasi produk hukum.
    9. Lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak seperti Surat Paksa sulit untuk dilaksanakan.
  2. Kondisi Lingkungan Eksternal
    1. Potensi PAD yang cukup baik.
    2. Keterlambatan Pengesahan APBD sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja.
    3. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kewajiban.
    4. Adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan.
    5. Mudahnya koordinasi dengan Kementerian, Gubernur dan antar SKPD
    6. Kurangnya komitmen SKPD dalam pengelolaan aset daerah.
    7. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Strategi

berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan Daerah menetapkan strategi sebagai berikut :

  1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kepada pegawai pemungut pajak daerah untuk lebih memahami tentang pengelolaan pendapatan daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah.
  2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan asli daerah.
  3. membangun kerjasama dalam lingkup SKPD serta antar SKPD tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian tujuaan organisasi serta menciptakan kinerja yang efektif dan efesien dalam mencapai tujuan.

KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk mengurangi penduduk miskin dan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Strategis Pembangunan Kota Pematangsiantar, Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah merupakan salah satu unit kerja yang dapat meningkatkan potensi dan sumber keuangan daerah, serta menerapkan kebijakan untuk meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah yang pada akhirnya dapat sebagai sarana pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu melalui kebijakan-kebijakan terhadap penetapan pajak dan retribusi diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya investasi di daerah. Adapun strategi dan kebijakan prioritas pembangunan yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti :

  1. Menyusun strategi dan mekanisme intensifikasi pemungutan pajak-pajak daerah untuk  untuk pencapaian target PAD.
  2. Melakukan kooordinasi dengan unit kerja pengelolaan sumber pendapatan lainnya secara rutin dan berkala, dengan cara mengadakan rapat-rapat koordinasi PAD.
  3. Mengevaluasi kinerja terhadap target dan realisasi.
  4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kualitas Sumber Daya Aparatur dengan cara mengikutsertakan  Pegawai dalam mengikuti bimbingan teknis yang berhubungan dengan pajak daerah, Penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pelayanan yang prima.
  5. Meningkatkan ketepatan prioritas penganggaran,  rasionalitas dan ketelitian guna   mengurangi in-efisiensi anggaran.
  6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan jadwal penganggaran  yang ketat.
  7. Meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran/keuangan.
  8. Menyempurnakan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan   daerah.
  9. Menyempurnakan aplikasi sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah sebagai sarana pendukung pelaksanaan Otonomi  Daerah.
  10. Pemberian penghargaan / insentip bagi aparatur untuk menunjang kreatifitas dan peningkatan kinerja.
  11. Mengantisipasi adanya peraturan ataupun perundang-undangan yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.
  12. Penambahan sarana dan prasarana operasional.